Kemensos beli 15.000 laptop untuk Sekolah Rakyat – 'Pengadaan paling mudah untuk korupsi'

Pengadaan Laptop untuk Sekolah Rakyat: Kebijakan yang Menimbulkan Kontroversi

Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan membeli lebih dari 15.000 laptop untuk setiap murid Sekolah Rakyat. Keputusan ini muncul di tengah penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dalam hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp140 miliar dari total anggaran operasional Sekolah Rakyat sebesar Rp7 triliun yang berasal dari APBN.

Menurut Saifullah Yusuf, proses pengadaan laptop akan dilakukan secara terbuka dan didampingi oleh aparat penegak hukum. Namun, berbagai pihak menilai kebijakan ini sebagai langkah yang tidak tepat sasaran. Pengamat pendidikan Ubaid Matraji menyebut pembelian laptop sebagai "salah satu pintu masuk paling empuk bagi praktik korupsi." Ia menilai anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk kebutuhan prioritas dunia pendidikan seperti pelatihan guru, penguatan kurikulum, perbaikan infrastruktur, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Perspektif dari Guru dan Wali Murid

Sekolah Rakyat yang berada di Jawa Tengah, khususnya Sekolah Rakyat Menengah Akhir 18 Blora, telah aktif sejak Juli 2025 lalu. Kepala Sekolah Tri Yuli Setyoningrum menyatakan bahwa sistem pembelajaran menggunakan Learning Management System (LMS) yang membutuhkan penggunaan laptop. "Kami sangat mengharapkan adanya laptop dalam pembelajaran anak-anak," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa sistem pembelajaran multi entry dan multi exit memerlukan penggunaan laptop agar bisa mendeteksi kemampuan siswa secara efektif.

Namun, Yuli mengaku tidak dilibatkan dalam proses pengadaan laptop. Menurutnya, proses tersebut diurus pusat sesuai jumlah siswa. Di sisi lain, wali murid Siti Musyarofah menyambut baik rencana pengadaan laptop ini. "Daripada uang disalahgunakan untuk jajan yang tidak menyehatkan, lebih baik fasilitas yang bisa membuat dia lebih baik ke depannya," ujarnya.

Penilaian dari Pakar Pendidikan

Ubaid Matraji menilai rencana pengadaan laptop sebagai kebijakan yang keliru. Ia menyoroti bahwa prioritas utama pendidikan seharusnya adalah ekosistemnya, bukan alat. "Yang harus diprioritaskan adalah pelatihan dan peningkatan mutu serta kesejahteraan guru," katanya. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus pada pengembangan tenaga pengajar dan infrastruktur yang relevan.

Selain itu, riset yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan KOPEL Indonesia menunjukkan masih ada kebutuhan mendasar dalam pelayanan pendidikan yang belum dipenuhi pemerintah. Data menunjukkan bahwa banyak ruang kelas SD dan SMP dalam kondisi rusak, dengan angka anak putus sekolah yang tinggi. Ubaid menyarankan agar pemerintah merealokasi anggaran untuk kebutuhan prioritas seperti perbaikan infrastruktur.

Respons Menteri Sosial

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa setiap siswa dari SD hingga SMA di Sekolah Rakyat akan mendapat satu laptop dan seragam. Dia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mencegah korupsi dalam pengadaan laptop dan seragam. "Saya sudah perintahkan, belajar dari yang bermasalah sebelumnya, silakan semua diproses dengan baik dan benar. Maka itu dari awal kita minta aparat penegak hukum dan auditor untuk mendampingi dan mengawasi langsung," kata Saifullah.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah telah menyusun solusi untuk perbaikan infrastruktur sekolah. "Perbaikan infrastruktur sekolah dan lainnya itu kan jalan juga, seperti di Kemendikdasmen. Itu bagian dari program unggulan Pak Presiden Prabowo juga," ujarnya.

Masalah Pengadaan Laptop Sebelumnya

Kejakatan Agung tengah menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2022, yang diklaim bagian dari program digitalisasi pendidikan. Proyek ini memiliki pagu anggaran Rp9,9 triliun. Kejagung juga telah menetapkan empat tersangka di kasus yang diduga menyebabkan kerugian negara hampir Rp2 triliun.

Direktur riset Kopel Indonesia, Anwar Razak, menjelaskan beberapa modus dalam praktik dugaan korupsi pengadaan laptop di instansi pemerintahan. Pertama, persekongkolan antara oknum pemerintah dengan pengusaha. Kedua, pengadaan laptop yang spesifikasinya tidak sesuai. Ketiga, pengelembungan biaya pembelian. Keempat, pengadaan fiktif.

Anwar menyarankan agar lelang dilakukan dengan sistem terbuka dan memperkuat sistem pengawasan barang dan jasa. "Jangan disampel, kalau disampel maka menurut saya peluang korupsinya akan lebih besar lagi," katanya.