Kebijakan Pusat Bikin Pemda Bingung, PPPK Jadi Korban

Kondisi PPPK di Daerah dan Tantangan Anggaran

Sejumlah pemerintah daerah kini sedang mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja sebagian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Alasan utama yang digunakan adalah kondisi fiskal yang tergerus akibat kebijakan efisiensi. Selain itu, batas maksimal belanja pegawai di APBD juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan tersebut.

Pemda mengatakan bahwa ketentuan mengenai batas maksimal belanja pegawai di APBD menjadi alasan utama untuk mengurangi jumlah PPPK. Hal ini dilakukan karena PPPK dianggap sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), mirip dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penjelasan dari Ketua Umum Aliansi Merah Putih

Fadlun Abdillah, Ketua Umum Aliansi Merah Putih, menyampaikan peringatan kepada pemerintah agar tidak mengorbankan PPPK hanya karena alasan efisiensi anggaran. Ia menekankan bahwa batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD yang sering dikeluhkan oleh pemda harus dilihat secara jernih dan proporsional.

Menurut Fadlun, keluhan pemda memang berasal dari tekanan fiskal yang berat. Namun, ia menyoroti bahwa narasi yang berkembang bisa berujung pada tindakan merumahkan atau tidak memperpanjang kontrak PPPK. Jika hal ini terjadi, maka bukan sekadar masalah teknis anggaran, melainkan indikasi adanya ketidaksinkronan antara pusat dan daerah dalam mendesain kebijakan negara.

Fadlun menegaskan bahwa secara hukum, posisi PPPK sangat jelas dan tidak dapat ditafsirkan secara sepihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK merupakan bagian sah dari ASN bersama PNS. Oleh karena itu, PPPK bukanlah pegawai sementara yang bisa diperlakukan sebagai variabel penyesuaian anggaran setiap kali pemerintah daerah mengalami tekanan fiskal.

Tanggung Jawab Negara dalam Keberlanjutan Kebijakan

Jika negara telah menetapkan PPPK sebagai ASN setara PNS, maka negara juga memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menjamin kepastian serta keberlanjutan keputusan tersebut. Meskipun pemerintah daerah diwajibkan untuk menyesuaikan struktur belanja sesuai ketentuan disiplin fiskal, Fadlun menilai bahwa persoalan utama saat ini bukan hanya angka 30 persen tersebut, melainkan ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dalam penataan ASN dan kapasitas fiskal daerah yang sangat beragam.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mendorong pengangkatan PPPK secara besar-besaran sebagai solusi atas masalah tenaga honorer yang lama berlangsung. Fadlun mengakui bahwa kebijakan ini pada dasarnya merupakan langkah strategis untuk memperbaiki sistem kepegawaian nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun, kebijakan ini menjadi problematik ketika implementasinya tidak disertai dengan perencanaan fiskal yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Realitas empirik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar PPPK yang direkrut negara saat ini mengisi sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, serta pelayanan teknis lainnya yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya PPPK dalam Pelayanan Publik

Para PPPK bukan sekadar angka dalam struktur belanja pegawai, melainkan bagian dari tulang punggung pelayanan publik di daerah. Jika kebijakan fiskal mendorong pemerintah daerah untuk mengurangi atau tidak memperpanjang kontrak PPPK, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib pegawai, tetapi juga kualitas pelayanan negara kepada masyarakat.

Dalam perspektif administrasi publik modern, negara tidak seharusnya memandang aparatur sebagai beban anggaran semata. Aparatur negara merupakan instrumen utama dalam memastikan hadirnya layanan publik yang berkualitas, adil, dan merata. Oleh karena itu, kebijakan fiskal seharusnya dirancang untuk memperkuat sistem pelayanan publik, bukan menciptakan ketidakpastian bagi aparatur yang telah direkrut untuk menjalankan fungsi tersebut.

Dimensi Moral Konstitusional Negara

Masalah ini juga menyentuh dimensi moral konstitusional negara. Negara tidak boleh mengambil keputusan politik untuk merekrut aparatur dalam jumlah besar, tetapi kemudian membiarkan mereka menghadapi ketidakpastian akibat desain kebijakan yang tidak sinkron. Fadlun menekankan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada pembuatan regulasi, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki konsistensi, keberlanjutan, dan keadilan bagi mereka yang menjalankannya.

Jika situasi ini dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya stabilitas sistem ASN, tetapi juga kredibilitas reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah. Reformasi birokrasi seharusnya memperkuat tata kelola negara, bukan justru memunculkan konflik kebijakan antara pusat dan daerah.

Solusi yang Dibutuhkan Saat Ini

Dalam konteks ini, menjadikan PPPK sebagai korban dari ketidaksinkronan kebijakan fiskal jelas bukan solusi, melainkan bentuk kegagalan koordinasi dalam pengelolaan pemerintahan. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk duduk bersama memperbaiki desain kebijakan secara menyeluruh.

Sinkronisasi antara reformasi ASN dan kapasitas fiskal daerah harus menjadi prioritas utama. Pemerintah pusat perlu memastikan kebijakan penataan ASN tidak membebani daerah secara tidak proporsional. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu melakukan pembenahan tata kelola anggaran secara lebih strategis dan berorientasi jangka panjang.

Negara yang kuat bukanlah negara yang sekadar mampu menjaga angka-angka anggaran tetap seimbang, tetapi negara yang mampu menghadirkan keadilan kebijakan bagi aparatur dan masyarakat yang dilayaninya. Jika PPPK terus dijadikan variabel penyesuaian dalam tekanan fiskal, maka yang sebenarnya sedang dipertaruhkan adalah wajah negara dalam menjalankan amanat pelayanan publik kepada rakyat.

Reformasi birokrasi harus berpijak pada prinsip keadilan, kepastian, dan keberpihakan pada pelayanan publik, bukan pada kepanikan fiskal yang mengorbankan aparatur negara.