Langkah Pemerintah di Tengah Efisiensi, Purbaya Potong Anggaran Kementerian, MBG Tak Akan Dihentikan

Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan kebijakan pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga disiplin fiskal dalam menghadapi tantangan perekonomian global, terutama kenaikan harga minyak dunia. Meski rencana ini masih berada pada tahap diskusi, beberapa program prioritas seperti bantuan sosial (bansos) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak akan terkena dampak efisiensi tersebut.

Penjelasan Menteri Keuangan tentang Efisiensi Anggaran

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pemerintah perlu menyesuaikan anggaran kementerian dan lembaga. Menurutnya, selama ini beberapa kementerian rutin mengajukan tambahan anggaran dalam jumlah besar, sehingga diperlukan langkah pemangkasan untuk memastikan belanja negara tetap terkendali.

"Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasi anggaran-anggaran yang baru, jangan diajukan lagi. Menterinya mengajukan terus, sekian puluh triliun, kita potong kalau yang itu, yang lain kita akan sesuaikan," ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Meski melakukan efisiensi, Purbaya menegaskan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tetap memastikan aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar. "Tapi, ini enggak akan sampai mempengaruhi ekonomi. Kita pastikan juga ekonomi yang terjaga baik. Itu saya monitor terus," tambahnya.

Saat ini, pemerintah sedang menghitung besaran efisiensi anggaran yang akan diterapkan. Salah satu skenario yang dibahas adalah pemangkasan sekitar 10 persen dari anggaran kementerian/lembaga. Namun, menurut Purbaya, usulan efisiensi tersebut belum final karena masih dalam tahap diskusi. Pemerintah masih merumuskan persentase final pemangkasan anggaran tersebut, dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing kementerian.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tetap Dipertahankan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dipertahankan. Ia menilai lebih baik uang negara digunakan untuk memberi makan rakyat daripada dikorupsi. "Saya akan bertahan sedapat mungkin daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, program MBG mendapat apresiasi dari Rockefeller Institute dari Amerika Serikat. Program ini disebut sebagai investasi terbaik bagi sumber daya manusia. "Jadi this is strategic, ini untuk human capital kita ya. Jadi masih banyak penghematan lain yang real yang kita bisa lakukan," imbuhnya.

Prabowo mengatakan, banyak anak-anak di luar Jawa yang sangat membutuhkan MBG hingga ada yang membungkusnya untuk dimakan di rumah. Meskipun program ini masih ada kekurangannya, hal ini terus diperbaiki. Mantan Menteri Pertahanan ini bahkan menyebut sudah menutup lebih dari 1.000 SPPG bermasalah.

Bantuan Sosial Aman dan Bisa Ditambah

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak akan terkena dampak efisiensi anggaran yang sedang direncanakan oleh Prabowo. Kebijakan penghematan tersebut dipastikan tidak akan menyentuh program-program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Yang menjadi kebutuhan rakyat seperti bantuan sosial dan lain sebagainya tidak akan ada efisiensi. Malah justru jika dibutuhkan, Presiden akan menambah,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Sabtu (21/03/2026).

Ipul mengatakan, efisiensi anggaran hanya akan dilakukan terhadap program atau rencana belanja yang masih bisa ditunda. Sebaliknya, program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Biaya-biaya yang bakal dipangkas adalah sektor yang bukan prioritas, seperti anggaran untuk acara seremonial.

Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang jelas agar efisiensi ini membuat anggaran negara lebih tepat sasaran. “Efisiensi itu pada dasarnya untuk hal-hal yang masih bisa ditunda. Tetapi yang menyangkut kepentingan rakyat, pasti tidak akan ada efisiensi,” lanjut Ipul.

Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap situasi global yang dinamis. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menegaskan bahwa bansos tetap menjadi instrumen penting negara dalam menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Pemerintah berkomitmen melanjutkan program prioritas yang selama ini terbukti berdampak positif. “Bansos tetap menjadi instrumen penting negara dalam menjaga daya tahan masyarakat, terutama bagi warga yang paling membutuhkan,” tegas Ipul.

Kebijakan Pemerintah yang Mengedepankan Kepentingan Rakyat

Ia memastikan kebijakan pemerintah akan terus mengedepankan kepentingan rakyat kecil sembari melakukan penataan anggaran agar lebih efektif dan efisien di sektor-sektor non-dasar lainnya. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem anggaran yang lebih transparan dan berkelanjutan.