Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam mengelola nasib Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) karena alasan efisiensi anggaran, namun di sisi lain mempercepat rekrutmen 30.000 calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih.
Sebelumnya, di media sosial ramai percakapan soal rekrutmen CASN 2026 yang ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Sejumlah warganet was-was, seperti halnya Lina, warga di Jawa Tengah yang berniat mengikuti seleksi.
"Kalau tahun ini ditunda, saya mau menunggu sampai kapan? Tahun depan?" ungkapnya jengkel.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, tak menjawab apakah pembukaan CASN 2026 ditunda atau tidak. Ia mengklaim saat ini pemerintah masih menunggu usulan formasi dari kementerian, lembaga, dan pemda untuk mengetahui angka kebutuhan CPNS.
Sementara itu, pendaftaran untuk SPPI Koperasi Merah Putih dalam proses penyempurnaan, kata Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kemhan, Rico Ricardo Sirait. Dan, akan diumumkan setelah final.
Rekrutmen SPPI Koperasi Desa Merah Putih
Percakapan mengenai penundaan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negeri (CASN) 2026 ramai diperbincangkan di media sosial X dalam beberapa hari belakangan.
Salah satunya dari akun centang biru @direktoridosen yang menuliskan: Rekrutmen CPNS 2026 ditunda!! sampai waktu yang tidak ditentukan karena kondisi APBN sedang tidak baik.
Cuitan tersebut dikomentari 754 akun dan dilihat 2 juta kali.
Pada waktu yang berdekatan, akun centang biru lainnya atas nama @dosenkesmas mengunggah selebaran iklan digital berkop Kementerian Pertahanan berisi: Rekrutmen Nasional 30.000 SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih beredar luas di media sosial X.
Tertera di situ, keuntungan dan tugas yang bakal diperoleh SPPI antara lain: gaji dan tunjangan kompetitif, pelatihan kepemimpinan oleh Kemhan, TNI, dan Polri, serta kewajiban membangun ekonomi desa.
Pada bagian persyaratan tertulis: calon pelamar berwarga negara Indonesia, pendidikan minimal Sarjana (S1) atau Magister (S2), terbuka untuk semua jurusan, serta memiliki jiwa kepemimpinan.
Untuk jadwal perekrutan tertulis dimulai pada Juni 2026 dan melalui kanal kemhan.go.id/sppi.
Unggahan itu dikomentari 390 akun dan dilihat 323.000 kali.
BBC News Indonesia berupaya memastikan kesahihan iklan tersebut dengan mengonfirmasi kepada Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kemhan, Rico Ricardo Sirait, apakah selebaran digital itu resmi dari institusinya.
Ia menjawab, "Bukan".
Kendati demikian, Rico mengakui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan secara lintas kementerian/lembaga.
Keterlibatan Kementerian Pertahanan pada tahap awal lebih pada fasilitasi rekrutmen dan penyiapan sumber daya manusia seperti pelatihan dan pembekalan.
Sementara aspek kebijakan dan penempatan, sambungnya, dikoordinasikan bersama Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi.
"Terkait jumlah, peran, dan kualifikasi masih dalam tahap finalisasi. Secara umum, SPPI diproyeksikan untuk mendukung penguatan kapasitas program prioritas pemerintah di daerah, tidak terbatas pada satu sektor atau latar belakang keilmuan tertentu," jelasnya.
Adapun soal jadwal rekrutmen, lanjutnya, saat ini masih dalam proses penyempurnaan mekanisme dan sistem. Pengumuman resmi, klaimnya, akan dilakukan setelah final.
Bagaimana dengan rekrutmen CASN 2026?
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut belum bisa memastikan rekrutmen CASN tahun ini lantaran masih dalam tahap evaluasi dan pembahasan. Musababnya, pemerintah sedang mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.
Karena itulah, perkiraannya, penerimaan CASN pada tahun ini bakal menggunakan skema prioritas kebutuhan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pegawai di program prioritas pemerintah.
"Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kami penuhi. Karena harus mempertimbangkan kondisi kemampuan secara fiskal," ujar Prasetyo Hadi, Selasa (17/03) tanpa menjelaskan program prioritas apa yang dimaksud.
Ia kemudian mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah meminta jajarannya mendesain ulang kebutuhan pegawai untuk program prioritas pemerintah.
Setiap kementerian, klaimnya, sudah menyampaikan kebutuhan pegawai di lembaga masing-masing termasuk pemerintah daerah. Kendati, dia belum bisa menyampaikan angka kebutuhan CASN secara spesifik.
Namun sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sebanyak 160.000 ASN berstatus pensiun pada 2025.
"Pemerintah tidak adil"
Di tengah ketidakpastian keputusan pemerintah, salah satu calon pelamar CASN di Semarang, Jawa Tengah, Lina, harap-harap cemas.
Perempuan 26 tahun ini bercerita setiap pagi selama setahun terakhir, dia selalu mengecek laman resmi pemerintah. Berharap ada kabar soal pembukaan CASN yang telah lama dia nantikan.
Lina yang merupakan lulusan salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Jawa Tengah, ini juga berkata sudah berupaya meningkatkan kapasitas pengetahuannya supaya kelak lolos CASN.
Baginya, pembukaan CASN tahun ini menjadi satu rencana dan peluang yang diyakininya bakal mengubah hidupnya.
Hanya saja, harapan itu goyang begitu mendengar selentingan kabar yang menyebutkan kemungkinan penundaan rekrutmen CASN di media sosial.
Ia mengaku syok dan kecewa lantaran sudah menunggu lama.
"Kalau tahun ini ditunda, saya mau menunggu sampai kapan? Tahun depan?" ungkap Lina.
"Rencananya saya mau daftar sesuai jurusan kuliah, yaitu di Kementerian Agama, tepatnya di penyuluhan agama Islam," ucapnya.
"Saya belum pernah daftar CPNS, mau mencoba tahun ini kalau dibuka. Jadi bisa dibilang ini pertama kalinya saya ikut."
Demi bisa lolos menjadi ASN, Lina mengikuti beberapa kali pelatihan gratis, bahkan sampai membeli buku untuk bahan ajar meskipun telah bergelar sarjana lulusan Komunikasi Penyiaran Islam.
Impiannya bekerja di institusi pemerintahan muncul dari kedua orangtuanya. Pasalnya, selama dua tahun terakhir bekerja di perusahaan swasta, statusnya masih belum jelas. Itu mengapa, orangtuanya menganjurkan supaya mendaftar CASN.
"Yang pasti karena permintaan orangtua, semakin ke sini ada tekad karena capai cari kerja ganti-ganti dan jadi PNS cukup menggiurkan untuk keamanan ekonomi ke depannya," katanya penuh keyakinan.
"Selama empat tahun terakhir ini, saya sudah mencoba melamar banyak pekerjaan mulai dari marketing, call center , admin. Waktu ingin melamar di bagian admin, saya sampai ikut kursus dulu. Setelah dapat sertifikat baru bisa kerja," sambungnya.
Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang dianggapnya tidak adil lantaran langsung menyetujui perekrutan puluhan ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Tapi di sisi lain, menggantungkan nasib CASN.
Meskipun dia bilang bisa ikut mendaftar menjadi SPPI, tapi Lina khawatir latar belakangnya tidak cocok. Belum lagi dia merasa informasi lowongannya tidak seterbuka CASN.
"Saya saja tidak tahu daftarnya kemana, apakah ke kelurahan?" tanyanya.
"Takutnya saya peluang (SPPI) ini hanya untuk orang-orang terpilih."
'Memang ada rasa kecewa'
Bagi Naura Poetry, warga di Bandung, Jawa Barat, menjadi aparatur sipil negara adalah profesi impiannya.
Sarjana Teknologi Pangan ini berharap bisa bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Perindustrian yang dirasa sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
"Saya ingin kerja yang mungkin stabil gitu lah. Ditambah kalau memang itu sesuai dengan keinginan saya atau dengan latar belakang (Pendidikan) saya seperti BPOM. Itu mungkin menurut saya akan lebih bagus lagi," imbuh Naura.
"Terus juga dengan jadi ASN ini, mungkin saya bisa lebih berkontribusi ke negara."
Pada 2024, Naura sempat mengikuti seleksi penerimaan CASN, tapi gagal. Ia berniat mencoba kembali pada tahun ini, meskipun sudah bekerja di sebuah pabrik pengolahan makanan.
Untuk itu, dia bilang akan mempersiapkan diri sebulan sebelum mengikuti tes. Namun sejauh ini, ia belum mendapat informasi soal penerimaan CASN tahun 2026.
Menanggapi kemungkinan ditundanya seleksi CASN 2026 karena efisiensi anggaran, Naura mengaku kecewa. Kendati bisa memahami kebijakan pemerintah tersebut.
"Kalau memang karena efisiensi dan lain-lain sih enggak apa-apa ya karena itu memang kebijakan pemerintah. Ya walaupun memang ada rasa kecewa, tapi enggak apa-apa. Kan saya masih ada pekerjaan dan masih mungkin ada peluang-peluang lainnya. Tapi kalau memang nanti dibuka, ya saya akan ikut," ujar gadis 24 tahun ini.
Saat ditanya, apakah dia tertarik melamar sebagai SPPI yang akan diselenggarakan Kementerian Pertahana, Naura mengaku ingin mencoba.
Jika memang persyaratan dan deskripsi pekerjaannya sesuai dengan kapasitasnya, ia akan melamar.
"Mungkin saya harus tahu dulu sih misalnya job desk -nya apa, persyaratannya apa saja. Kalau memang saya cocok dengan pekerjaan yang saya suka, saya sangat tertarik daftar," ucapnya.
Berdasarkan pengalamannya ikut seleksi CPNS pada 2024, Naura menilai formasi untuk sarjana Teknik Pangan seperti dirinya dan juga sarjana jurusan lainnya yang dinilai kurang popular alias masih dirasa sedikit.
Dia berharap ke depannya, pemerintah membuka lebih banyak lagi formasi untuk sarjana dari jurusan tersebut.
"Mungkin ke depannya, untuk jurusan-jurusan yang mungkin underrated atau yang kurang itu, lebih banyak lagi dibuka di formasi manapun, agar lebih banyak menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi," pungkasnya.
Pemerintah dianggap tidak konsisten
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, mengatakan ruang fiskal negara memang sedang tertekan lantaran harus mengongkosi program prioritas Presiden Prabowo namun di sisi lain mesti menanggung beban bunga utang.
Kini, kata dia, situsinya bertambah berat setelah konflik meletus di Timur Tengah dan memicu kenaikan harga minyak mentah dunia. Akibatnya, pemerintah mengklaim mengambil keputusan melakukan efisiensi kembali.
Sejumlah kementerian dan lembaga, sebelumnya, telah mengalami pemangkasan anggaran antara 50% hingga 70% dari pagu awal. Dana untuk Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun ini juga direncanakan turun drastis berkisar 24% dari tahun sebelumnya.
Tapi terlepas dari itu, Trubus memandang pemerintah terkesan inkonsisten. Sebab, untuk rekrutmen CASN pemerintah masih menimbang-nimbang, sedangkan SPPI jalan tanpa kendala.
"Saya melihat (pemerintah) inkonsisten. Kenapa Kemenhan bisa membuka (rekrutmen SPPI), sementara kementerian lain tidak," ucapnya kepada BBC News Indonesia.
"Terus yang jadi pertanyaan publik, kenapa urusan Koperasi Desa Merah Putih harus di Kemenhan?" ungkapnya.
Trubus khawatir perbedaan sikap ini lagi-lagi bakal memicu rasa ketidakadilan di masyarakat. Sama halnya ketika pemerintah langsung mengangkat 32.000 pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi aparatur sipil negeri dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sementara itu, nasib ribuan guru honorer tak menentu padahal sudah menunggu lama untuk diangkat menjadi PPPK.
"Artinya pemerintah jadi seperti mempermainkan harapan publik dan itu menyangkut trust publik. Kalau memang sedang efisiensi, semestinya berlaku untuk semua," jelasnya.
Menurutnya, perekrutan CASN tidak bisa ditunda dengan alasan efisiensi. Apalagi ada 160.000 pegawai yang memasuki masa pensiun. Posisi itu harus diisi demi memaksimalkan pelayanan publik.
"Sekarang kementerian atau lembaga tambah banyak, daerah juga butuh karena yang pensiun banyak. Pemerintah juga tidak ada kebijakan penundaan pensiun."
Lebih dari itu, Trubus mengkritik keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam perekrutan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menilai, semestinya hal itu menjadi tugas Kementerian Koperasi.
Pakar kebijakan publik dari Monash University, Ika Idris, satu suara. Dia mempertanyakan dasar hukum perekrutan SPPI untuk KDMP.
Sebab, pengamatannya, kalau berkaca pada perekrutan SPPI untuk ditempatkan sebagai kepala SPPG diatur dalam peraturan presiden.
Selain itu, Ika juga mengkritisi kemampuan Kemenhan dalam merekrut calon SPPI yang bakal mengelola 80.000 koperasi yang digagas Presiden Prabowo tersebut.
"Setahu saya, SPPI ini disebutkan akan menjadi pengawak atau selevel manajer. Nah, mampu enggak sih Kemenhan mencari orang dengan kompetensi seperti itu?" ungkapnya.
"Dan, perekrutan SPPI ini bayangan saya pasti terpusat, sedangkan pengelolaan koperasi semestinya memperhatikan nilai-nilai lokal di tiap-tiap desa dan sesuai kebutuhan masyarakat di situ."
"Saya juga melihat, kok kayak dwifungsi ABRI ya. Kayak enggak percaya banget sama sipil, maksudnya kenapa tidak dikerjakan oleh kementerian terkait," cetusnya.
Anggaran negara untuk KDMP sebesar Rp90 triliun
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyalurkan dana senilai Rp90 triliun untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih pada triwulan I-2026. Uang tersebut ditargetkan bisa membangun 30.000 koperasi hingga Maret mendatang.
Adapun target hingga Agustus 2026, pemerintah mencanangkan setidaknya sudah membangun 50.000 KDMP.
"Hingga tanggal 20 Februari telah terbentuk 30.000 KDMP dan 24.186 gerai dalam proses pembangunan. Ini menunjukkan progress yang solid di lapangan," kata Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Senin (23/02).
Ia menyebut, melalui program ini, pemerintah mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan baru. Caranya yaitu dengan menjadikan dana desa tidak sekadar sebagai belanja rutin melainkan sebagai instrumen investasi dengan capital expenditure ( capex ) yang produktif dan berkelanjutan.
Purbaya berharap dengan dukungan dana sebesar Rp90 triliun pada kuartal pertama 2026, KDMP bisa menjadi pengungkit investasi desa dan akselerator pertumbuhan ekonomi nasional dari level akar rumput.
Koperasi Desa Merah Putih ini rencananya akan menjadi etalase untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pupuk, gas elpiji, sembako, hingga sarana distribusi lainnya.
Tak cuma itu, koperasi ini disebut bakal menjadi pemasok bahan pangan bagi program makan bergizi gratis (MBG).
Demi mendukung operasional KDMP, PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) mengimpor 35.000 mobil pikap (4x4) dan 35.000 unit truk roda enam dari pabrikan otomotif di India, Tata Motors.
Pembelian ribuan kendaraan tersebut sempat ditentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan mendesak agar membatalkan rencana impor itu sebab berpotensi mematikan industri otomotif dalam negeri.
Wartawan Yuli Saputra di Bandung, Jawa Barat dan Kamal di Semarang, Jawa Tengah, berkontribusi untuk laporan ini.