Penyebab dan Konsekuensi Kematian Tiga Prajurit TNI di Lebanon Selatan
Utusan Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, telah menyampaikan kecaman terhadap tindakan Israel setelah tiga prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL gugur di Lebanon Selatan pada akhir Maret 2026. Meskipun kecaman tersebut penting, menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang Guru Besar FH UI, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah Indonesia.
Dalam dua hari berurutan, yaitu Minggu (29/3/2026) dan Senin (30/3/2026), terjadi dua insiden yang mengakibatkan kematian tiga prajurit TNI. Insiden pertama terjadi ketika sebuah proyektil meledak di markas UNIFIL dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon Selatan. Dalam peristiwa ini, Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, anggota Yonif 113/JS, gugur. Sementara itu, tiga personel lainnya luka-luka.
Pada hari berikutnya, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dari Grup 2 Kopassus dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan dari Kesdam IX Udayana juga gugur akibat ledakan kendaraan tempur mereka di Bani Hayyan, Lebanon Selatan. Investigasi masih dilakukan oleh UNIFIL untuk menentukan sumber ledakan.
Kemudian, dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB (DK) pada Selasa (31/3/2026), Umar Hadi menyampaikan kecaman keras terhadap serangan Israel di Lebanon Selatan. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon. Umar Hadi juga meminta DK PBB melakukan penyelidikan yang transparan dan tidak menerima alasan apa pun dari Israel.
Namun, kecaman saja tidak cukup. Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:
-
Minta Orang Indonesia Dilibatkan dalam Penyelidikan UNIFIL
Langkah pertama yang disarankan oleh Prof. Hikmahanto adalah meminta orang Indonesia dilibatkan atau menjadi pengawas dalam penyelidikan yang dilakukan UNIFIL. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelidikan. Menurutnya, sebagai negara yang prajuritnya menjadi korban, Indonesia berhak untuk turut serta dalam penyelidikan tersebut. Dengan adanya partisipasi Indonesia, pemerintah dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada publik mengenai peristiwa yang terjadi. -
Desak DK PBB untuk Gelar Rapat Darurat Bahas Keberadaan UNIFIL
Langkah kedua yang disarankan adalah mendesak DK PBB untuk menggelar rapat darurat guna membahas keberadaan UNIFIL. Menurut Prof. Hikmahanto, UNIFIL seharusnya tidak ditempatkan di wilayah yang sedang mengalami eskalasi konflik. Saat ini, UNIFIL akan bubar pada akhir tahun 2026, sehingga perlu dipertanyakan apakah misi perdamaian ini masih layak dipertahankan. Jika konflik antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat, maka risiko keselamatan para prajurit peacekeeping akan semakin besar. Oleh karena itu, Indonesia bisa mengusulkan pembahasan tentang status UNIFIL di DK PBB.
Upacara Pelepasan Jenazah Tiga Prajurit TNI
Upacara pelepasan tiga jenazah prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL dan gugur di Lebanon Selatan telah digelar di Bandara Internasional Beirut-Rafic Hariri (BEY) pada Jumat (3/4/2026). Upacara Memorial Service berlangsung dengan penuh haru dan dipimpin langsung oleh Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara.
Abagnara memberikan penghormatan terakhir sebelum ketiga jenazah dipulangkan ke Indonesia. Tiga peti jenazah berbalut bendera Merah Putih tampak digotong oleh para prajurit dengan penuh khidmat. Suasana duka menyelimuti prosesi tersebut sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan para prajurit yang gugur saat menjalankan misi perdamaian dunia.
Dalam sambutannya, Abagnara mengenang ketiga prajurit sebagai sosok pemberani yang mengabdikan diri untuk perdamaian. Ia menegaskan bahwa kehilangan tersebut merupakan duka mendalam yang tidak dapat tergantikan. Pengorbanan para prajurit menjadi pengingat akan risiko besar dalam misi perdamaian. Di sisi lain, hal tersebut juga memperkuat komitmen seluruh personel untuk terus melanjutkan tugas mulia tersebut.